PALANGKARAYA: Pemerintah harus memiliki kebijakan jelas dan tegas bagi keberlanjutan gerakan koperasi nasional untuk menetapkan arah kebijakan yang bisa membangkitkan kelompok masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan tersebut.
Burhanuddin Abdullah, Rektor Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) mengemukakan kebijakan tersebut sangat penting agar koperasi tidak berjalan sendirian untuk keberlangsungan organisasinya.
Burhanuddin Abdullah, Rektor Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) mengemukakan kebijakan tersebut sangat penting agar koperasi tidak berjalan sendirian untuk keberlangsungan organisasinya.
"Kebijakan yang kami maksudkan adalah, ke arah mana sebenarnya koperasi dewasa ini hendak dibawa, ," ujarnya pada puncak perayaan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-65 di Lapangan Temanggung Tilung, Palangkaraya, Kalimantan Selatan, Kamis (12/7/2012).
Dengan demikian koperasi bisa mengambil sikap terhadap agenda kerjanya ke depan. Selama ini dalam pandangan mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut, koperasi seakan dibiarkan bergerak dan berkembang secara sendiri-sendiri.
Seharusnya, pemerintah bisa memilah kategori seluruh koperasi yang saat ini mencapai 192.443 unit. Setelah dikelompokkan, lalu diberi arah tujuannnya sesuai kemampuan manajerial. Demikian juga terhadap koperasi lain yang masih di bawah rata-rata.
"Pemerintah memang terus memberikan dorongan peningkatan kapasitas mereka melalui perkuatan di berbagai sisi. Akan tetapi, tujuan akhirnya juga harus diberikan agar mereka bisa mencapai target tersebut. Jangan hanya diberi perkuatan lalu tidak ada evaluasi dan monitoring."
Puncak Harkopnas 2012 dibuka Wakil Presiden Boediono yang dihadiri, a.l. Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Perumahan Jan Farid serta Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid serta ribuan gerakan koperasi nasional. (ra)
Dengan demikian koperasi bisa mengambil sikap terhadap agenda kerjanya ke depan. Selama ini dalam pandangan mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut, koperasi seakan dibiarkan bergerak dan berkembang secara sendiri-sendiri.
Seharusnya, pemerintah bisa memilah kategori seluruh koperasi yang saat ini mencapai 192.443 unit. Setelah dikelompokkan, lalu diberi arah tujuannnya sesuai kemampuan manajerial. Demikian juga terhadap koperasi lain yang masih di bawah rata-rata.
"Pemerintah memang terus memberikan dorongan peningkatan kapasitas mereka melalui perkuatan di berbagai sisi. Akan tetapi, tujuan akhirnya juga harus diberikan agar mereka bisa mencapai target tersebut. Jangan hanya diberi perkuatan lalu tidak ada evaluasi dan monitoring."
Puncak Harkopnas 2012 dibuka Wakil Presiden Boediono yang dihadiri, a.l. Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Perumahan Jan Farid serta Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid serta ribuan gerakan koperasi nasional. (ra)